Anggota Komisi I, Slamet Ariyadi, saat kunjungan kerja Komisi I ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025). Foto: Estu/vel

PARLEMENTARIA, Pontianak - Potensi kerugian negara akibat praktik tambang emas ilegal menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I, Slamet Ariyadi, menegaskan perlunya sinergi antara BIN, TNI, dan Kepolisian untuk melakukan pencegahan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi I ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/5/2025).

“Kami tadi juga menanyakan baik di Kodam maupun di BINDA mengenai tambang emas ilegal. Hal ini tentu untuk mencegah kerugian negara, karena kerugiannya cukup fantastis, mencapai triliunan. Kita bisa kehilangan cadangan emas dan perak,” jelas Slamet.

Ia menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga harus diperkuat untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penindakan tetapi juga dari sisi pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dari BIN, TNI, dan Kepolisian agar bisa melakukan pencegahan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik penambangan emas ilegal itu tidak diizinkan,” tegasnya.

Komisi I berharap langkah-langkah strategis lintas lembaga dapat segera diwujudkan untuk menjaga sumber daya alam nasional sekaligus memastikan stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat. (est/gal)